Panwas Himbau Agar Calon Bupati Tidak Menggunakan Birokrasi dan Fasilitas Negara

Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Sragen mengimbau para kandidat yang bakal bertarung ke pentas Pemilukada Sragen bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak iklim kondusif. Secara khusus, Panwaskab juga meminta agar kandidat tidak menggunakan jalur birokrasi dan fasilitas negara meskipun memiliki akses untuk itu. Imbauan itu disampaikan Ketua Panwaskab Sragen Danardi terkait laporan adanya dugaan pengerahan birokrasi dan penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat. Berdasarkan laporan yang diterimanya Rabu (1/9) kemarin, ada salah satu kandidat yang melakukan pengukuhan kader di sejumlah wilayah dengan memanfaatkan aset milik pemerintah.

Hanya saja, setelah ditindaklanjuti ke lapangan, ternyata Danar mengaku tidak menemukan indikasi itu. Menurut pengamatannya, yang ada hanyalah pembagian stiker dan sosialisasi salah satu kandidat oleh tim suksesnya. Sedang kandidat yang dimaksud ternyata juga tidak hadir.

“Kegiatannya ada di banyak tempat di Gabus, Ngrampal, Bandungan, Paingan, Karangudi dan jamnya bersamaan. Tapi tidak ada pengukuhan dan tidak ada PNS yang hadir. Kemudian kegiatan sosialisasi itu juga dilakukan di rumah penduduk bukan di balai desa,” papar Danar kepada wartawan Rabu (1/9) kemarin.